Indonesia-Malaysia : Pemerintah Tidak Boleh "Beri Hati" Lagi

[Suara Pembaruan] - Para pimpinan fraksi DPR RI meminta pemerintah lebih bersikap tegas dan tidak "memberi hati" agar Malaysia menyadari kesalahannya. Tindakan semena-mena Malaysia terhadap Indonesia sudah mengarah pada sebuah kultur buruk yang harus segera dihentikan.

Demikian desakan sejumlah ketua fraksi DPR di Jakarta, Kamis (11/10) terkait dengan tegangnya hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini. Mulai dari kasus tenaga kerja Indonesia yang dianiaya hingga kasus penangkapan istri atase pendidikan dan kebudayaan Indonesia, Sabtu (6/10) lalu.

Adapun ketua-ketua fraksi tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Keangkitan Bangsa (PKB) Efendi Choirie, Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Selain itu, ada juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.

Menurut Effendi, semua sikap Indonesia selama ini belum menunjukkan implikasi nyata terhadap Malaysia. Untuk itu, mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap tegas sebagai gambaran dari negara yang berdaulat.

Terkait dengan itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yakni, pertama, memberikan travel warning bagi warga Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Malaysia, kedua menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia dan memulangkan TKI yang berada di Malaysia. Ketiga, menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan memulangkan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia ke Malaysia.

Tjahjo menilai Malaysia terlalu menonjolkan sikap arogansi dan menempatkan warga Indonesia sebagai warga kelas dua. Lebih dari itu, Malaysia memiliki agenda strategis menyingkirkan Indonesia dengan berdalih sebagai serumpun atau melalui ASEAN.

Hal senada juga disampaikan Priyo agar Indonesia tidak perlu lagi melayangkan nota protesnya terhadap pemerintah Malaysia atau mendesak adanya pernyataan maaf. Malaysia sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap Indonesia sehingga perlu dilaporkan ke Komisi HAM PBB. Apa yang dilakukan Malaysia sebenarnya sudah mengarah pada sebuah kultur buruk baru yang harus dihentikan.

Secara terpisah, desakan kepada Malaysia juga disampaikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Mereka menyayangkan sikap semena-mena Malaysia tersebut yang dikhawatirkan terus diwarisi kepada generasi muda negara tersebut. Padahal, generasi baru kedua negara sudah tidak saatnya lagi untuk mempersoalkan hal-hal yang mereduksi hubungan kedua negara.
"Inilah pentingnya membangun semangat baru dari generasi muda agar tidak mengulangi konflik kepentingan kedua negara dan mencari tantangan bersama," kata Sekjen PP PMKRI Marvin Komber. (*)