Hal itu disampaikan Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6).
Karena itu ia berharap mundurnya pejabat Depkeu dari posisi komisaris BUMN harus diikuti pejabat departemen lainnya.
"Penggarukan uang negara secara berjamaah lewat modus rangkap jabatan harus segera diakhiri. Budaya basa-basi atau asal-asalan, menempatkan kolega sebagai anggota komisaris di sebuah BUMN sudah waktunya dihentikan," tegas dia.
Begitu juga kebiasaan memberi jabatan rangkap. Misalnya, sebagai pejabat publik di instansi A dan menjadi komisaris di BUMN X. "Itu kebiasaan kuno, hanya mengakomodasi kepentingan kolega. Dulu, purnawirawan militer ditunjuk sebagai Komisaris untuk mengamankan dan mengawasi," katanya.
Bambang mengatakan, semua pihak sepakat bahwa sekarang adalah era profesionalisme. Karena itu, segala sesuatunya harus dikelola secara profesional oleh para profesional. Maka, kredibilitas dan kompetensi harus jadi patokan utama.
"Rangkap jabatan itu secara tak langsung menggali lubang untuk terjadinya konflik kepentingan. Pada kasus Dirjen Pajak Darmin Nasution, potensi terjadinya konflik kepentingan sangat besar. Sebab dia juga komisaris BEI," kata dia.
Bambang khawatir dengan masuknya Darmin di BEI, teman-temannya akan terus melobi untuk mendapat insentif pajak. "Mestinya, begitu menjabat Dirjen Pajak, Darmin langsung mundur dari BEI. BEI pun segera mencari pengganti Darmin dari kalangan profesional," tegas Bambang.[L5]
Postingan
