Komisaris BUMN Akan Ditiadakan

[Berita Bandung] Ketanahanan BUMN harus menjadi penopang ketahanan nasional di bidang ekonomi. Seratus tiga puluh sembilan BUMN di seluruh Indonesia diharapkan meningkatkan hubungan humanis yang baik antara pihak manajemen perusahaan dan karyawan. Serikat Pekerja (Sekar) PT Telkom Tbk bekerjasama dengan serikat pekerja BUMN se-Indonesia menggelar seminar sehari berjudul ”Membangun Hubungan Industrial di Lingkungan BUMN untuk Kemajuan dan Ketahanan Nasional” di kantor pusat PT Telkom Tbk, jalan Japati, Bandung, Kamis (8/5) pagi. Seminar yang dihadiri oleh Dirut PT Telkom Tbk., Sekjend Menteri Negara BUMN, Staf Ahli Lemhanas, Serikat Pekerja dari piluhan BUMN

Kelangsungan BUMN tidak hanya berdampak pada pemerintah dan pemasukan kepada negara. Karyawan/pekerja sebagai aset perusahaan juga terkena imbasnya bilamana BUMN itu tidak sehat manajemennya.

Said Dudi Sekretaris Jenderal Kementerian Negara BUMN mengatakan bahwa peran serta BUMN dalam efisiensi anggaran serta devisa negara harus ditingkatkan dengan melakukan pembenahan-pembenahan manajerial.

Hal lain juga perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan, yaitu komunikasi yang baik antara manajemen perusahaan dan karyawan, sehingga diperoleh kepentingan bersama untuk memajukan perusahaan. Jumlah Komisaris di jajaran BUMN sedang dirancang untuk dijadikan Direktur Utama saja. Upaya tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari usaha-usaha BUMN.

Wacana pemakmuran jajaran Komisaris atau Direktur BUMN hingga karyawan BUMN Said Dudi menghimbau agar agen-agen di dalam manajemen BUMN tidak mengambil alih aset perusahaan atas dasar senioritas. Karena hal itu jelas-jelas merugikan negara.

Said Dudi memaparkan saat ini jajarannya sedang bekerja untuk menyehatkan puluhan BUMN untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat. ”jangan jadikan BUMN sebagai tempat cari rezeki tanpa bekerja,” ujar Said Dudi di Kantor Pusat PT Telkom Tbk., jalan Japati, Bandung, Kamis (8/5) pagi.

Sejumlah BUMN memang akan diakuisisi namun demikian Said mengatakan hal itu masih menunggu keputusan BUMN. Ia juga merancang bahwa pada tahun 2012 hanya akan ada 25 BUMN. Sedangkan 139 BUMN yang ada sekarang sedang dalam proses penyehatan.

Isu penjualan PT Karkatau Steel (KS) kepada pihak asing justru menjadi sorotan serikat pekerja KS, karena penjualan perusahaan akan mengancam kesejahteraan karyawannya.

Namun Said mengatakan agar BUMN mampu berdiri dan berkembang dengan kemampuan sendiri dengan mencari potensi bangsa sendiri.

Investasi BUMN pada tahun 2008 mencapai 151 triliun rupiah sedangkan pemerintah hanya sebesar 101 triliun rupiah. Besaran investasi BUMN pada tahun 2004 hanya 23 triliun rupiah. Angka itu menunjukan bahwa pertumbuhan investasi BUMN di Indonesia terus meningkat, akan tetapi masih banyak BUMN yang tidak sehat sehingga pemasukan kepada negara tidak sebanding.

Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak intervensi Kementrian Negara BUMN kepada para komisaris dan direktur Said Dudi berencana akan membubarkan Kemeterian Negara BUMN. Hal itu dinilai efektif untuk upaya penyehatan BUMN ke depan.

Sementara itu Hadi Suprapto, Staf Ahli Lemhanas, menyatakan perlunya kesadaran ketahanan nasional semua pihak yang bekerja keras di lingkungan BUMN. Banyaknya kasus di lingkungan BUMN yang tidak terekspos merupakan indikasi bahwa kesadaran terhadap keindonesiaan itu kurang.

Wartono Purwanto, Ketua Umum Sekar Telkom, berharap pertemuan silahturahmi antar serikat karyawan BUMN se-Indonesia ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, untuk bersama-sama memajukan BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.

Itu dikatakan Wartono sebelum diskusi Membangun Hubungan Industrial di Lingkungan BUMN untuk Kemajuan dan Ketahanan Nasional” di kantor pusat PT Telkom Tbk, jalan Japati, Bandung, Kamis (8/5) pagi. (Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)

Dinilai Lamban, Pemerintah Akhirnya Percepat Proses Hukum Pelaku Ilegal Logging

[Elshinta Online] - Pemerintah akan mempercepat proses hukum terhadap pelaku ilegal logging di Propinsi Riau sesuai dengan mekanisme dan perundangan yang berlaku.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS. Langkah ini merupakan satu dari empat langkah yang diputuskan dari hasil rapat tertutup bidang Polhukam yang berlangsung di Kantor Menko Polhukam, Jumat (2/11).

Ia menegaskan, upaya mempercepat proses hukum tersebut tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan perundangan yang berlaku, yakni dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Widodo, seiring pelaksanaan percepatan proses hukum tersebut, langkah lainnya adalah melakukan riview dan penataan kebijakan pengelolaan kehutanan yang meliputi penataan perizinan, penataan tata ruang kehutanan dan rancangan tata ruang wilayah propinsi.

Selain itu, pemerintah juga akan segera melelang kayu-kayu hasil sitaan sebagai pemasukan negara. Dimana proses lelang cepat kayu ini tentunya didasarkan peraturan yang ada, yakni harus mendapatkan izin dari pihak pengadilan.

Saat ini tercata ada 14 perusahaan di Riau yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan hak pengelolaan hutan yang hingga kini masih diselidiki oleh aparat kepolisian, diantaranya perusahaan berinisial MKS, CSS, MLP, APS, NPM, dan SPA. (Sabtu : 3/11/2007)

SBY Sebut Lampu Kuning : Antisipasi Gejolak Minyak, Pemerintah Yakin Aman

[Indo Pos] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakin perekonomian Indonesia aman meski terjadi gejolak perekonomian global akibat krisis kredit perumahan di Amerika Serikat dan naiknya harga minyak internasional. "Pemerintah telah melakukan antisipasi. Kami terus mengelola semuanya dengan opsi-opsi dan kebijakan yang kita kembangkan. Nanti gejolak (perekonomian global) itu tidak akan sangat mengganggu perekonomian kita," tegas Presiden SBY ketika membuka Pameran Produk Ekspor 2007 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Men Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dan Menhub Jusman Syafii Djamal. Menteri lain juga hadir, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Pariwisata Jero Wacik, dan Ketua DPR Agung Laksono.

Presiden mengakui, sentimen-sentimen negatif perekonomian global tersebut akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya, kondisi itu berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Pengamat menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang 5,2 persen tahun ini bisa jadi hanya tercapai 4,8 persen. Ada semacam perlambatan ekonomi global karena gejolak keuangan global dan meningkatkan harga minyak dunia yang tembus USD 90 per barel," paparnya.

"Meskipun ICP (Indonesian Crude Price -harga minyak mentah Indonesia, Red) kita masih lebih rendah, sentimen negatif ini memberikan lampu kuning kepada seluruh dunia, not only Indonesia," tegas SBY. Presiden menambahkan, dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia adalah ancaman peningkatan laju inflasi, perubahan pada neraca pembayaran, serta stabilitas APBN yang masih menerapkan sistem subsidi.

Dampak tak langsung bagi perekonomian Indonesia, terang SBY, adalah meningkatnya persaingan menarik investasi maupun merebut pasar ekspor yang menyempit akibat pembatasan konsumsi. Meski demikian, SBY menjanjikan pemerintah akan melakukan langkah antisipasi agar gejolak itu tidak terlalu mengganggu perekonomian domestik.

"Masyarakat harap tetap tenang. Dunia usaha teruslah menjalankan usaha. Dengan keadaan seperti ini, saya mengajak pemerintah pusat bekerja keras. Pemda dan dunia usaha bergandengan tangan untuk menghadapi masalah yang muncul ini secara bersama-sama," tuturnya. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah menghemat energi dengan diversifikasi energi dan budaya hemat energi. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla meminta Pertamina mempercepat konversi minyak tanah ke gas dari 2012 menjadi 2010. Program tersebut diyakini mampu menghemat subsidi BBM Rp 30 triliun per tahun.

Secara terpisah, Menko Perekonomian Boediono memastikan tidak ada revisi APBN-P 2007 terkait kenaikan harga minyak dunia yang melampaui USD 90 per barel. "APBN kita waspadai. Tapi, APBN kita adalah APBN yang solid. Jadi, kalau ada penyesuaian, ya nanti pada waktunya. Sementara ini kita pegang apa yang ada," katanya.

Untuk mengatasi gejolak harga minyak dunia, Boediono menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah kebijakan ekonomi. "Kita wajar-wajar saja karena apa yang dilakukan APBN, kebijakan moneter, perbaikan iklim investasi, sudah on the right track. Kita hanya akan perbaiki pelaksanaannya," jelasnya. Boediono justru yakin lonjakan harga minyak bumi, lanjut dia, akan positif terhadap kinerja ekspor, karena harga produk ekspor terdorong naik.

"Harga komoditas akan bagus walaupun ada pengaruhnya ke ekonomi global seperti PDB-nya. Tapi, kita sebagai eksporter barang-barang itu mungkin masih bisa mendapatkan manfaat yang cukup baik," jelasnya. Boediono berharap produksi minyak dalam negeri bertambah setelah operasionalisasi Blok Cepu tahun depan. "Insya Allah kalau ada aliran Cepu sudah masuk menjelang akhir tahun itu sudah baik. Produksinya bisa di atas 150 ribu barel per hari pada puncaknya," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, kenaikan harga minyak dunia tidak akan berujung pada kenaikan harga bahan bakar minyak. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak hingga 2009. (Rabu : 24/10/2007)

Pemerintah Terkesan Meremehkan Kenaikan Harga Minyak

[Indonesia Care Group] - Pernyataan-pernyataan pemerintah, baik Wapres Jusuf Kalla maupun Menko Perekonomian Boediono terkesan meremehkan dampak kenaikan harga minyak.Seharusnya pemerintah tidak boleh meremehkan dampak kenaikan harga minyak dunia, namun sebaliknya harus mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang matang.

Dampak fiskal kenaikan harga minyak pada jangka pendek, mungkin saja bisa dikendalikan, apalagi penerimaan fiskal memang meningkat. Namun jangan lupa, subsidi minyak juga bertambah. Artinya, kalkulasinya tetap fifty-fifty, bisa positif bisa pula negatif, semuanya tergantung dari kemampuan meningkatkan produksi dalam negeri.

Jika produksi minyak mentah bisa dipacu tentu akan menolong penerimaan APBN. Sayangnya kenaikan produksi tampaknya sulit dipacu bahkan kurang dari 1 juta barrel per hari. Sementara subsidi tetap harus digelontorkan. Jika harga minyak bisa menembus angka 100 dolar AS per barel dan berlangsung lama di tahun 2008, bisa ditebak bahwa kita bakal kelabakan.

Bukan itu saja, kenaikan harga minyak juga akan meningkatkan harga-harga di pasar global, akibatnya tentu inflasi. Inflasi pasti akan di respon oleh bank-bank di negara maju untuk meningkatkan suku bunga. Contoh paling terang-benderang adalah pasar modal yang dampak jangka pendeknya terlihat paling sensitive akibat situasi seperti ini.

Oleh sebab itu, mestinya pemerintah tidak meremehkan situasi global seperti ini. Akan lebih bijaksana jika menteri-menteri ekonomi terkait segera mengambil langkah-langkah antisipasi kalau-kalu terjadi dampak buruk atas kenaikan harga minyak. Syukur-syukur bisa mendeteksi lebih dini untuk mencegah hadirnya dampak buruk situasi global ini. (*)

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 H

Ramadhan yang indah datang dan pergi melahirkan beribu jiwa dan kesempatan baru. Beribu kesadaran turut tercipta dan mengada di segenap daya cipta kami menjadi satu pemahaman sejati. Pengabdian kami jauh dari kesempurnaan namun kami terus berkarya memberikan yang terbaik untuk Anda yang selama ini tumbuh bersama kami. (Sumber : Teks Iklan Lebaran PT Telkom Tbk).

Segenap Pimpinan dan Karyawan IndCare (Indonesia Care Group) Menyampaikan : Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1428 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Tidak Rela Atas Perlakuan Hansip Malaysia

[Komunitas untuk Indonesia Satu] - Inilah akibatnya jika rakyat memiliki pemerintahan yang tidak kuat. Meskipun rakyat sudah mengecam habis-habisan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh “Rela” atau hansip Malaysia, namun sikap pemerintah Indonesia terkesan sangat lemah. Malah. Pemerintah turut berkomentar seperti rakyat, padahal sebagai pemimpin di negeri ini mereka lebih tepat melakukan tindakan atau aksi atas kejadian ini. Jangan no action, talk only (NATO)!

Ini tentu sangat menyayat hati kita yang sama sekali tidak rela atas perlakuan brutal hansip Malaysia tersebut. Keprihatinan kita semakin bertambah, ketika mendengar, Pemimpin bangsa ini lebih sibuk mengomentari kesiapanannya menghadapi pemilihan presiden 2009 nanti daripada mengurusi rakyatnya. Mau apa jadinya, bangsa Indonesia yang katanya gemah ripah lohjinawi ini. Mengapa kita tidak memiliki pemimpin yang bisa menegakkan harga diri bangsa dan negaranya ?

Sekedar mengingatkan, ada beberapa kebiadaban dan kesemena-menaaan hansip Malaysia dan polisi Malaysia terhadap kita. Pertama, kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan pada Kedubes Indonesia yang sedang belanja di mal. Sang isteri tidak melakukan kesalahan apa-apa, ia memiliki dokumen yang lengkap sebagai istri diplomat, namun tetap ditahan – meski kemudian dibebaskan. Kedua, kasus penggeledahan kasar yang dilakukan terhadap mahasiswa di Kuala Lumpur. Mereka mendobrak pintu dan meninggalkannya dalam kondisi rusak, tanpa kata maaf.

Ketiga, kasus pengeroyokan terhadap wasit karateka asal Indonesia, Donald Peter Luther Kolopito. Tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan mereka menghajar Luther secara brutal sampai babak belur. Keempat, kasus TKI, tentu kasus ini tidak bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari ada saja TKIyang disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sumber keonaran.

Sangat tidak pantas pemerintah mengerdilkan diri sendiri dengan merelakan rakyatnya dihina bahkan dianiaya secara semena-mena. Dalam pandangan kami, kita harus menunjukkan keberanian bahwa Indonesia tidak mau dilecehkan. Caranya tidak cukup dengan himbauan apalagi cuma tuntutan kata maaf, melainkan melalui tindakan yang jelas dan nyata. Inilah momentum penting bagi Presiden Soesilo Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tegas dan berwibawa – bukan sebagai orang peragu, seperti yang dikritik banyak orang. Kita tunggu, tindakan pemerintah sekarang juga. (*)

Indonesia-Malaysia : Pemerintah Tidak Boleh "Beri Hati" Lagi

[Suara Pembaruan] - Para pimpinan fraksi DPR RI meminta pemerintah lebih bersikap tegas dan tidak "memberi hati" agar Malaysia menyadari kesalahannya. Tindakan semena-mena Malaysia terhadap Indonesia sudah mengarah pada sebuah kultur buruk yang harus segera dihentikan.

Demikian desakan sejumlah ketua fraksi DPR di Jakarta, Kamis (11/10) terkait dengan tegangnya hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini. Mulai dari kasus tenaga kerja Indonesia yang dianiaya hingga kasus penangkapan istri atase pendidikan dan kebudayaan Indonesia, Sabtu (6/10) lalu.

Adapun ketua-ketua fraksi tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Keangkitan Bangsa (PKB) Efendi Choirie, Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Selain itu, ada juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.

Menurut Effendi, semua sikap Indonesia selama ini belum menunjukkan implikasi nyata terhadap Malaysia. Untuk itu, mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap tegas sebagai gambaran dari negara yang berdaulat.

Terkait dengan itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yakni, pertama, memberikan travel warning bagi warga Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Malaysia, kedua menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia dan memulangkan TKI yang berada di Malaysia. Ketiga, menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan memulangkan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia ke Malaysia.

Tjahjo menilai Malaysia terlalu menonjolkan sikap arogansi dan menempatkan warga Indonesia sebagai warga kelas dua. Lebih dari itu, Malaysia memiliki agenda strategis menyingkirkan Indonesia dengan berdalih sebagai serumpun atau melalui ASEAN.

Hal senada juga disampaikan Priyo agar Indonesia tidak perlu lagi melayangkan nota protesnya terhadap pemerintah Malaysia atau mendesak adanya pernyataan maaf. Malaysia sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap Indonesia sehingga perlu dilaporkan ke Komisi HAM PBB. Apa yang dilakukan Malaysia sebenarnya sudah mengarah pada sebuah kultur buruk baru yang harus dihentikan.

Secara terpisah, desakan kepada Malaysia juga disampaikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Mereka menyayangkan sikap semena-mena Malaysia tersebut yang dikhawatirkan terus diwarisi kepada generasi muda negara tersebut. Padahal, generasi baru kedua negara sudah tidak saatnya lagi untuk mempersoalkan hal-hal yang mereduksi hubungan kedua negara.
"Inilah pentingnya membangun semangat baru dari generasi muda agar tidak mengulangi konflik kepentingan kedua negara dan mencari tantangan bersama," kata Sekjen PP PMKRI Marvin Komber. (*)